Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR pembolos justru merajalela.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Khadafi, dalam rilisnya menyatakan sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR yang hanya menonjolkan 3P yaitu pemboros anggaran, pembolos rapat, dan provokator publik ketimbang merancang UU. DPR baru menyelesaikan 5 UU dari 70 yang direncakan tahun ini.
Fitra menghitung gaji bersih setiap anggota DPR sebesar Rp 913 juta pertahun, sebesar Rp 929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan, dan sebesar Rp 937 juta pertahun untuk ketua badan. Fitra memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR.
Uchok menilai gaji anggota DPR ini terlalu besar dibandingkan kerja mereka di parlemen. Uchok mendesak Sekjen DPR dengan Badan Kehormatan DPR memotong tunjangan anggota DPR setiap bulannya.
uchok menegaskan harus dilakukan pemotongan gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta perbulan, tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 12 juta perbulan, dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 3,7 juta perbulan, serta total seluruhnya berjumlah Rp 19 juta perbulan bila bolos satu kali dalam rapat.
Sementara itu, DPR makin bersemangat membangun rumah aspirasi di daerah pemilihannya. Sebab, anggota parlemen di sejumlah anggota tujuan studi banding anggota DPR ke luar negeri memiliki rumah aspirasi.
Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang menyampaikan gagasan itu menguat pasca kunjungan anggota BURT DPR ke Jerman dan Prancis. Parlemen di kedua negara sudah menerapkan rumah aspirasi dan dana aspirasi.
Pius menyampaikan gagasan yang dilaporkan BURT DPR kepada pimpinan DPR langsung disetujui. Kini Panja sudah dibentuk dan siap menyampaikan anggaran yang diperlukan ke Panja RAPBN 2011 yang segera bekerja