Tim yang dipimpin Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menyelesaikan opsi-opsi yang bakal diterapkan dalam sistem distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan pola tertutup.
untuk selanjutnya, tim akan menyerahkan hasil kajian tersebut ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Direktur Jenderal Migas Evita Legowo menyatakan pada saat itu mekanismenya sudah siap.
Sayang, Evita menolak mengungkap opsi-opsi apa saja yang sudah diputuskan oleh tim. Yang pasti, ia menambahkan, sepeda motor dan angkutan umum masih boleh menggunakan premium dan solar.
Sedikit bocoran datang dari Menteri ESDM Darwin Z Saleh. Menurut dia, mobil-mobil dengan kapasitas mesin alias cc besar tidak boleh menikmati BBM bersubsidi. Cuma, dia tidak memerinci batasan kapasitas mesinnya.
Namun, Darwin belum bisa memastikan, kapan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Lanjut Darwin, pemerintah harus bergerak cepat supaya volume BBM bersubsidi tahun ini tidak melebihi jatah sebanyak 36,5 juta kiloliter.
Hanya, Evita sebelumnya pernah menyatakan bahwa penerapan distribusi BBM bersubsidi tertutup secara bertahap akan dimulai paling cepat Agustus dan selambat-lambatnya pada September nanti.
Anggota BPH Migas, Ibrahim Hasyim, menambahkan, mekanisme pembatasan BBM bersubsidi ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.
Sementara itu, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) harus diakhiri dengan mengganti energi yang terbarukan.
Selama ini, katanya, energi panas bumi semakin murah, tetapi komposisinya semakin sedikit. Ia mengemukakan, penggunaan energi baru dan terbarukan harus menjadi keputusan politik pemerintah.
Menurut Daryatmo, yang juga politikus yang berasal dari PDI Perjuangan itu, pemerintah harus berani mengambil sikap secara tegas agar dapat mengatasi kartel yang didominasi oleh pemakaian energi BBM.Ia mengatakan, sekitar 19 juta dari 55 kepala keluarga di Tanah Air hingga saat ini belum memiliki sambungan energi listrik.