Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium dan solar) untuk mobil berdasarkan tahun produksi dinilai membingungkan. Pasalnya, implementasi di lapangan akan banyak menemui kesulitan. Misalnya, tanpa ada keterangan tambahan, para petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kebingungan menentukan mana mobil yang boleh dan tidak.
Saat ini, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merumuskan peraturan baru, yaitu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Meski belum dipastikan, wacana yang terlontar dari salah satu pejabat adalah penetapan berdasarkan tahun produksi. Sementara sepedamotor dan kendaraan komersil (plat kuning) terbebas dari aturan tersebut.
Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy menegaskan semua isu semestinya diperjelas dan dipertegas oleh pemerintah, termasuk wacana pengetatan konsumsi BBM bersubsidi ini.
detikFinance Pemerintah diperkirakan dapat menghemat subsidi Rp 6,9 triliun per tahun jika penggunaan BBM subsidi untuk mobil pribadi yang diproduksi di atas tahun 2000 dibatasi. Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung.
Menurut dia, perhitungan itu dengan menggunakan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo) dan kementerian perhubungan 3,2 juta mobil pribadi di atas 2000 dengan konsumsi BBM subsidi 4,6 juta liter per tahun.
Ia menyatakan, rencana pembatasan mobil pribadi berdasarkan buatan tahun tertentu dikhawatirkan malah akan mendorong masyarakat membeli mobil produksi tahun lama yang lebih polusi. Lagipula, imbuh Pri Agung kendaraan roda empat produksi lama belum tentu tidak masuk dalam kategori mobil mewah.
Pri Agung menilai kalau memang pemerintah ingin menekan volume BBM bersubsidi dan subsidi yang diberikannya tepat sasaran, maka sebaiknya pemerintah melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi seluruh kendaraan pribadi.
Namun pemerintah juga tidak bisa begitu saja membatasi konsumsi BBM bersubsidi kepada seluruh kendaraan pribadi tanpa menyelesaikan akar masalah membludaknya jumlah motor dan mobil di tanah air yaitu buruknya transportasi umum.
Seperti diketahui, menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan pemerintah berencana untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat buatan tahun tertentu. Hal itu merupakan salah satu opsi yang akan diajukan pemerintah ke DPR dalam waktu dekat.
Sayangnya, Darwin enggan menyebutkan mobil produksi tahun berapa yang akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun, Ia memastikan sepeda motor dan transportasi umum boleh menggunakan BBM subsidi.