Bank Pembangunan Asia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berniat meningkatkan harga jual elpiji ukuran tabung 3 kilogram merupakan kebijakan yang searah dengan rekomendasi ADB. ADB merekomendasikan agar Indonesia mulai mengurangi subisidi untuk bahan bakar fosil.
Rencana pemerintah yang diumumkan Presiden itu searah dengan rekomendasi ADB yang menyarankan agar Indonesia mengurangi subsidi untuk bahan bakar fosil, hal tersebut diungkapkan Ekonom Utama ADB, Mohammad Ehsan Khan, saat menyampaikan laporan Penelitian tentang Hambatan Kritis Pembangunan di Indonesia yang dilakukan secara gabungan antara Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Sebelumnya, pemerintah kemungkinan besar akan menyamakan harga gas tabung 3 kilogram (kg) dan 12 kg guna menghentikan maraknya penyuntikan gas yang menyebabkan kebakaran. Meski begitu, belum ada kepastian apakah harga gas 3 kg akan dinaikkan atau menurunkan harga gas 12 kg.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, persoalan tersebut masih dibahas di tingkat menteri dan akan dikonsultasikan dengan Wakil Presiden Boediono, Senin pekan depan.
Dalam laporan itu sendiri, ADB menyarakan penurunan ketergantungan pemerintah pada subsidi bahan bakar minyak. Namun, ADB menyadari langkah-langkah untuk mengurangi subsidi itu tidak akan mudah.
Menurut Khan, pengalaman tahun 2005, saat pemerintah menaikkan harga jual BBM, telah menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Atas dasar itu, ketika ADB menyarankan agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap subsidi BBM itu artinya dilakukan secara bertahap.
Harga barang kebutuhan lain masih relatif stabil belum mengalami kenaikan seperti cabai merah Rp 35.000 per kg, cabai rawit Rp 50.000 per kg, bawang merah Rp 15.000 per kg, cabai kriting Rp 35.000 per kg, kentang Rp 8.000 per kg, dan kacang panjang Rp 8.000 per kg